GEGER!!! Warga mendesak audensi DPRD , Puluhan Warga Ciamis Diduga Jadi Korban Penggunaan KTP untuk Pinjaman Bank, Kasus Disebut Belum Jelas Sejak 2024
CIAMIS, 8/10/2026 — Puluhan warga asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengaku menjadi korban dugaan penggunaan identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengajuan pinjaman perbankan. Kasus tersebut disebut terjadi pada 2024 dan hingga 2026 para warga mengaku masih belum memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penanganannya.
Berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang mengaku sebagai korban, mereka diduga diajak oleh oknum guru aktif dan guru pensiunan dengan iming-iming mendapatkan bonus atau sejumlah uang. Dalam prosesnya, para warga disebut diminta melengkapi sejumlah persyaratan administrasi untuk pengajuan pinjaman.
Para korban mengaku nominal pinjaman yang tercatat mencapai sekitar Rp20 juta hingga Rp75 juta per orang. Namun, uang yang mereka terima disebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan nominal pinjaman yang tercatat.
Untuk pinjaman sebesar Rp20 juta, salah seorang korban mengaku hanya menerima sekitar Rp1,5 juta. Sementara untuk pinjaman yang disebut mencapai Rp75 juta, korban mengaku hanya menerima sekitar Rp3 juta per orang. Uang tersebut dari bank bkc benar cair sesuai nominal pinjaman tapi setelah keluar bank bkc diduga oknum guru mengambil uang tersebut dan memberikan uang ke pemilik KTP hanya 1,5 juta dan 3 juta perorang selain persoalan nominal pencairan, para korban juga mengaku diminta membuka rekening bank oleh pihak yang mengajak mereka. Setelah rekening berhasil dibuat, buku rekening tersebut disebut kembali diambil oleh pihak tersebut.
Para korban juga menduga adanya proses yang membuat mereka seolah-olah berstatus sebagai guru dalam pengajuan dokumen. Mereka mengaku pernah diminta berfoto di depan sekolah dengan mengenakan atau menampilkan atribut layaknya seorang guru.
Bahkan, menurut pengakuan sejumlah korban, terdapat dugaan pembuatan atau penggunaan dokumen berupa surat keputusan (SK) guru yang datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Salah seorang warga yang mengaku menjadi korban mengatakan dirinya tidak mengerti kita hanya orang kampung yang minim sdm . Namun, ia mempertanyakan proses administrasi yang menurutnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta penggunaan identitasnya dalam pengajuan pinjaman.
Awal nya kami tidak tau ini tujuan nya pinjaman uang
“Kami dijanjikan mendapatkan uang atau bonus. , Tetapi setelah proses pinjaman, nominal yang disebut dalam pinjaman jauh lebih besar dari pada uang yang kami terima,” ujar salah seorang korban, sebagaimana pengakuannya.
Pemeriksaan Pernah Dilakukan
Menurut keterangan sejumlah warga, persoalan tersebut kemudian masuk dalam proses pemeriksaan aparat penegak hukum. Sebuah polsek di wilayah Ciamis disebut pernah menjadi tempat pemeriksaan terhadap sejumlah pihak.
Para warga mengaku pernah diminta hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan tersebut, menurut keterangan mereka, penyidik dari Polresta Cirebon juga pernah melakukan pemeriksaan di polsek tersebut. Pada salah satu kesempatan, oknum guru yang disebut para korban sebagai pihak yang mengajak mereka juga dikabarkan hadir di lokasi bersama seorang pengacara.
Salah seorang korban, Ibu Yulianti, mengatakan bahwa dirinya saat ini berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut. Menurut Yulianti, para warga yang juga telah memberikan keterangan sebagai saksi berharap proses penanganan perkara dapat segera memperoleh kejelasan.
Yulianti bersama para korban lainnya juga disebut telah menyampaikan surat kepada DPRD Kabupaten Ciamis untuk mengajukan permohonan audiensi. Mereka berharap melalui audiensi tersebut persoalan yang mereka alami dapat disampaikan secara langsung dan memperoleh perhatian dari lembaga terkait.
Menurut Yulianti, para korban berharap kehadiran negara dalam membantu memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap warga yang mengaku terdampak persoalan tersebut.
“Kami berharap ada kejelasan dan ada perhatian dari pemerintah. Kami ingin persoalan ini segera ditindaklanjuti supaya masyarakat yang menjadi korban tidak terus berada dalam ketidakpastian,” ujar Yulianti, sebagaimana keterangannya.
Diduga Berdampak pada Bantuan Sosial
Persoalan tersebut, menurut keterangan para korban, tidak hanya berkaitan dengan pinjaman perbankan. Mereka juga mengaku adanya dampak terhadap akses sebagian warga terhadap program bantuan sosial.
Para korban menyebut sebagian besar warga yang terdampak berada dalam kelompok desil 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan kelompok masyarakat penerima manfaat bantuan sosial. Menurut pengakuan warga, adanya persoalan penggunaan identitas tersebut diduga menyebabkan beberapa warga mengalami kendala dalam memperoleh bantuan sosial karena data kependudukan atau KTP mereka disebut digunakan dalam proses pengajuan pinjaman.
Kondisi tersebut membuat para korban berharap persoalan identitas dan data kependudukan mereka dapat segera diperjelas dan ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap hak masyarakat dalam memperoleh program bantuan pemerintah.
Salah seorang korban lainnya, Ibu Maya, juga menyampaikan dugaan lain terkait penggunaan identitas korban. Menurut keterangannya, terdapat dugaan bahwa KTP milik korban digunakan untuk aktivitas perjudian daring (judol) oleh pihak yang disebut sebagai oknum pensiunan guru.
Namun, dugaan tersebut masih merupakan keterangan dari korban dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta penelusuran aparat penegak hukum. Belum terdapat kesimpulan hukum yang menyatakan bahwa pihak tertentu telah menggunakan identitas korban untuk aktivitas perjudian daring.
Korban Meminta Kejelasan
Hingga memasuki 2026, para korban mengaku belum memperoleh penjelasan yang mereka anggap cukup mengenai status perkara tersebut, termasuk mengenai perkembangan penyelidikan atau penyidikan dan tindak lanjut terhadap dugaan penggunaan identitas serta dokumen dalam pengajuan pinjaman.
Sejumlah warga bersama perangkat desa juga disebut telah mempertanyakan perkembangan perkara tersebut kepada pihak kepolisian. Para warga yang mengaku sebagai korban berharap aparat penegak hukum memberikan penjelasan mengenai status perkara, terutama terkait penggunaan identitas mereka, dokumen yang digunakan dalam pengajuan pinjaman, aliran pencairan dana, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.
Mereka juga berharap permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Ciamis dapat ditindaklanjuti sehingga persoalan tersebut dapat dibahas bersama pihak-pihak terkait.
Para korban meminta agar apabila memang ditemukan pelanggaran hukum, perkara tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila terdapat kekeliruan atau kesalahpahaman dalam proses pengajuan pinjaman, mereka berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka kepada para warga. Para korban juga berharap persoalan ini tidak berlarut-larut karena menurut mereka dampaknya telah menyentuh persoalan administrasi kependudukan dan akses sebagian warga terhadap bantuan sosial.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak Bank BKC Cirebon, kepolisian yang menangani perkara, DPRD Kabupaten Ciamis, pihak sekolah, serta pihak yang disebut oleh para korban masih perlu dimintakan konfirmasi untuk memperoleh informasi yang berimbang mengenai proses pengajuan pinjaman, keabsahan dokumen, penggunaan identitas, dugaan penggunaan rekening, dugaan aktivitas perjudian daring, status hukum perkara, serta perkembangan pemeriksaannya.
Catatan redaksi : Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini bersumber dari keterangan pihak yang mengaku sebagai korban. Pernyataan mengenai penggunaan identitas, dokumen, rekening, pengajuan pinjaman, maupun dugaan penggunaan KTP untuk aktivitas perjudian daring belum dapat dianggap sebagai fakta hukum atau kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Kebenaran seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh pihak berwenang. (Apep S)
Posting Komentar untuk "GEGER!!! Warga mendesak audensi DPRD , Puluhan Warga Ciamis Diduga Jadi Korban Penggunaan KTP untuk Pinjaman Bank, Kasus Disebut Belum Jelas Sejak 2024"